Bupati/Walikota Atas Penyaluran Dana DAK Secara Maksimal Untuk Program KB

Bupati/Walikota Atas Penyaluran Dana DAK Secara Maksimal Untuk Program KB


JAKARTA -- Untuk penguatan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat kabupaten dan kota, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui penyaluran  Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK Sub Bidang KB).

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) menjelaskan berdasarkan Perpres  Nomor 61/2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, bahwa kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB meliputi: (1) Meningkatkan Akses, Kualitas, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta menguatkan Tata Kelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), (2) Meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, (3) Meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.

Subbidang KB telah memperoleh DAK selama lebih dari 10 tahun (mulai Tahun 2008). Alokasi DAK Sub Bidang KB terus mengalami peningkatan jumlah pagu anggaran sejak tahun 2008 sampai sekarang. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, pada Lampiran I Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dinyatakan bahwa kebijakan DAK Fisik Subbidang KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yaitu penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,28 anak pada akhir tahun 2019 menjadi 2,1 pada akhir tahun 2025, terang Hasto di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur pada acara“Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Tahun 2020”.

Mengingat semua regulasi yang ditetapkan sifatnya sangat dinamis, maka keberadaannya perlu segera dipahami bersama dan harus dijadikan acuan dalam pengelolaan DAK Sub Bidang KB sehingga pada akhirnya pelaksanaan kewajiban daerah dalam urusan “Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing, imbuh Hasto.

Selain itu, dalam upaya pengendalian DAK Sub Bidang KB Fisik dan Non Fisik/BOKB Tahun 2019, dapat saya informasikan pula bahwa BKKBN telah melakukan Audit Bersama (Join Audit) yaitu antara Inspektorat Utama BKKBN, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat daerah Provinsi. Audit bersama Tahun 2019 telah dilaksanakan pada bulan Oktober di 7 (tujuh) Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi, yaitu: (1) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat; (2) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara; (3) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; (4) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan; (5) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur; (6) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;dan (7) Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, tambah Hasto.

Salah satu temuan dari aspek pelaksanaan adalah Rendahnya rata-rata realisasi DAK Sub Bidang KB pada 14 OPD-KB Kabupaten dan Kota per triwulan ke-3 T.A 2019, dimana untuk DAK Fisik baru terealisasi sebesar 34,87% dan untuk BOKB sebesar 41,43%. Bahkan sampai hari ini pun, untuk DAK Fisik baru mencapai 71,51% dan DAK Nonfisik sebesar 72,41%. Hasto berharap, agar capaian di tahun 2020, sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara Kemenkeu, Bappenas dan BKKBN bahwa untuk tahun 2020 realisasi dana DAK Subbidang KB minimal sebesar 95%. Hal ini untuk menjamin terhadap keberlanjutan anggaran DAK tahun berikutnya. Dan kebermanfaatan atas Program KKBPK benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, karena tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima (delivered) oleh masyarakat bukan hanya sekedar menyelesaikan SPJ, tegas Hasto. 

Hasto juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada para Bupati/Walikota atas komitmen dan dukungan mereka terhadap Program KKBPK selama ini dan masa yang akan datang. Mengingat kegiatan-kegiatan strategis BKKBN berada di lini lapangan, maka tidak mungkin mampu hanya dilaksanakan oleh jajaran BKKBN sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), ucap Hasto.

Pada kesempatan ini, Hasto juga mengungkapkan bahwa untuk lebih dapat dikenal di masyarakat tentang Program KKBPK, maka Hasto menyampaikan BKKBN juga melakukan rebranding Program KKBPK berubah menjadi BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Semoga dengan perubahan ini BANGGA KENCANA bisa lebih mudah dikenal di masyarakat, ujar Hasto.

Hasto juga berharap, kerjasama dan bantuan untuk mengelola DAK Sub Bidang KB melalui sinergi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja untuk setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil serta fokus kepada prioritas, target yang dicapai, dan dapat dipertanggung-jawabkan, tutup Hasto. (HUMAS)

Sumber : https://www.bkkbn.go.id

 


0 Komentar

Tulis Komentar